Bunga Rampai

Best Practice Pengorganisasian dan Advokasi Pekerja Rumahan di Masa Pandemi COVID19

(Penulis: Hikmah Diniah bersama Amin Muftiyanah)

 

A.Kondisi kerentanan perempuan pekerja rumahan pada masa pandemi COVID-19

 

1.Bagaimana kondisi kerja sebelum pandemi COVID-19? Apa yang biasanya dikerjakan?

 

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tempat Yayasan Annisa Swasti ‘YASANTI” melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi bagi komunitas/kelompok Perempuan Pekerja Informal salah satunya Perempuan Pekerja Rumahan “PPR”. Yang bekerja di berbagai sektor, yaitu: menjahit (tas batik percah, baju, seragam sekolah, mukenah, jilbab, dompet, tas souvenir), merajut (sepatu, tas, dompet, gantungan kuncil, topi/peci, dll), kerajinan kipas (mantek, pemotongan kipas, ngatak bambu, malem kain kipas, pingirat bambu), membuat kain jumputan dan sibori, mengiris sosis, tatah sungging wayang dari kulit, Membordir (baju, jilbab, kain, dll), membuat emping, kerajinan anyam bambu (kursi, meja, hiasan rumah), dan usaha kuliner (kue kering, nasi kotak, makanan tradisional, mpek-mpek, krupuk kulit sapi, dan beragam makanan angkringan). Pekerjaan yang didapatkan tidak menentu baik waktu dan jumlah karena semua tergantung dari banyak tidaknya order yang diterima oleh pemberi kerja/juragan. Sehingga penghasilan atau upah yang diterima oleh PPR tidak pasti, bisa hari/minggu/bulan, akibatnya penghasilan yang diterima tidak selalu sama. Sebelum pandemi covid 19 terjadi, penghasilan yang didapatkan oleh PPR dalam hitungan perminggu rata-rata berjumlah  lima puluh ribu rupiah sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah (Rp.50.000 – Rp.150.000).

330 orang PPR telah bergabung dalam organisasi yang disebut Serikat Perempuan pekerja Rumahan “SPPR”(Berdasarkan dokumen data Yasanti:2021). SPPR saat ini ada di 10 wilayah, yaitu:  5 serikat di 5 Desa di Kabupaten Bantul (desa Wonolelo Kec Pleret, desa bawuran Kec Pleret, Desa Wukirsari Kec Imogiri, dan desa Bangunjiwo Kec Kasihan) dan 5 Serikat di 5 Kelurahan di Kota Yogyakarta (Kelurahan Prenggan Kec Kotagede, Kelurahan Tahunan Kec Umbulharjo, Kelurahan tegalpanggung Kec Danurejan, Kelurahan Cokrodiningratan Kec Jetis, dan Keluarahan Notoprajan Kec Ngampilan). Masing-masing 5 SPPR ini telah melebur dalam organisasi ditingkat Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, yang disebut Federasi Perempuan Pekerja Rumahan ‘FSPPR”Kab Bantul dan FSPPR kota Yogyakarta. Dan saat ini FSPPR Kab Bantul dan Kota Yogyakarta memiliki Jaringan ditingkat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Federasi PPR DIY sebagai ruang Koordinasi dan Konsolidasi terkait advokasi perlindungan dan pengakuan di tingkat Kab/Kota/Propinsi dan Nasional. Masing-masing PPR di 10 serikat telah memiliki usaha baik personal dan kelompok, sehingga anggota menjadi semangat dalam bekerja dan berkarya serta berorganisasi (berdasarkan wawancara dengan ketua FSPPR Kota Yogyakarta: Ibu Erna)

 

2. Bagaimana perubahan kondisi kerja yang dialami selama pandemi COVID-19 dari segi jumlah order, jam kerja,  dan upah?

13 April 2020 Presiden Jokowi menerbitkan KEPPRES No.12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid 19 sebagai bencana Nasional. Pemerintah DIY menetapkan masa tangkap darurat, Karantina Wilayah dan PSBB dan PPKM. Pariwisata dan sektor usaha tutup, ini berdampak besar pada kehidupan pekerja terutama PPR. Hampir 90% PPR yang menjadi anggota SPPR harus kehilangan pekerjaan. Orderan atau pesanan yang sudah disepakati dibatalkan. Kalaupun masih ada yang tetap bertahan tetapi jumlah order tidak pasti, jam kerja berkurang, upahnya semakin menurun.

PPR di sektor menjahit (tas batik percah, baju, seragam sekolah, mukenah, jilbab, dompet, tas souvenir) di SPPR Kreatif Bunda desa Wonolelo, SPPR Ngudi Makmur Wukirsari, SPPR Bunda Berkarya desa Segoroyoso, SPPR Bunda Mandiri desa Bawuran, SPPR Mutiara Bunda Kelurahan Prenggan, dan SPPR Bunda Mulia Kelurahan Tahunan beralih menerima jahit masker dengan upah pada tahun 1 covid 19 sebesar Rp. 1.000 tetapi tahun ke 2 dan sampai sekarang upah mengalami penurunan drastis menjadi Rp. 300 dan begitu juga bagi yang menjahit APD, upah yang awalnya Rp. 15.000 kemudian menjadi Rp.5.000. Bagi yang produksi Mukena dan biasa di pesan oleh salah satu toko terkenal di Malioboro juga di cancel di masa pandemi ini.  juga yang menjahit pesanan seragam sekolah sama sekali tidak mendapat order  karena anak sekolah semuanya dengan sistem daring. Selain itu ada juga yang beralih jualan online (pakaian, makanan, sayuran, perabot rumah tangga, dll).

PPR di sektor rajut di SPPR Ngudi Makmur desa Wukirsari Imogiri dan SPPR Bunda Mandiri desa Bawuran sebelum covid 19 mendapatkan kerjaan rajut bisa 20 pasang sepatu sekali order tetapi dengan adanya pandemi turun menjadi 5 pasang sepatu. Bagi yang tidak mendapatkan pekerjaan rajut, mereka beralih berjualan sayur keliling, menjadi buruh anter jemput anak sekolah/gojek, dan pedagang kuliner secara online. Untuk pendapatan lebih kecil dibandingkan sebelum pandemi, sebelum covid bisa mendapatkan Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 tiap minggu tetapi sejak pandemi covid 19 turun menjadi Rp. 20.000 sampai Rp. 30.000 tiap minggu.

PPR di sektor kerajinan kipas di SPPR Kasih Bunda desa Bangunjiwo semua tidak lagi bekerja karena pemilik usaha tidak lagi mendapat pesanan, dan PPR banyak beralih pekerjaan yang lain untuk membantu perekonomian keluarga, seperti: Jual online: sembako dan makanan, usaha makanan, jasa ngatar jemput anak sekolah, beralih dikerajinan ngrayung yang bisa diambil dirumah juragan. Dan  bagi PPR disektor Jumput dan Sibori selama PSBB,  dapat menerima order dengan sistem di bagi/gantian order, 1 orang 1 jumputan, untuk bulan berikutnya ganti yang lain. Otomatis penghasilanya menurun hanya Rp 30.000,- perminggu.

 

3. Bagaimana kondisi kesehatan dan penanganan jika mengalami sakit/terpapar COVID-19 selama pandemi?

 

Dampak penyebaran covid 19 dirasakan oleh semua masyarakat DIY, tak terkecuali PPR di 10 desa/kalurahan di kab Bantul dan Kota Yogyakarta. Selain dampak pendidikan, sosial, dan ekonomi dampak kesehatan menjadi ketakutan yang luar biasa bagi kita semua khususnya PPR di DIY. Hal ini berpengaruh pada kondisi PPR di 10 Serikat. Tidak sedikit anggota dan keluarganya yang terpapar dan terisolasi baik di rumah atau dishelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

51 orang PPR DIY terpapar atau positif Covid 19 dan 101 orang PPR dan keluarga melakukan isoman. SPPR Bunda Merdeka Tegal Panggung Kec Danurejan merupakan serikat yang anggotanya paling banyak terpapar, berjumlah 18 orang dan keluarga yang di isolasi 45 orang (Berdasarkan data: FGDln Februari dan Maret 2022). Penanganan Covid 19 yang dilakukan oleh pengurus beberapa SPPR dan bekerjasama dengan warga dan pemerintah setempat. Dalam menangani anggota/masyarakat yang terpapar Covid 19. Seperti melakukan tracing dan isolasi mandiri bila mengetahui ada anggota/masyarakat yang hasil swab positif.  Mendirikan satkorlak bersama teman teman lain diwilayah dengan beberapa PPR menjadi team dapur umum dan tracing. Bekerja sama dengan Puskesamas yang bisa selalu memantau kesehatan PPR/masyarakat (berdasarkan hasil wawancara dengan ketua federasi kota Yogyakarta, Ibu Erna)

Beberapa pengalaman Penanganan Covid 19 di beberapa desa/ SPPR; Di desa Wonolelo: yang isoman mendapatkan bantuan sembako dari desa karena sudah ada tim penanganan covid 19 dan tim pemulasaraan jenazah covid 19, anggota SPPR Kreatif Bunda ada yang terlibat di dalam tim. (Hasil wawancara ketua SPPR Kreatif Bunda; 17 Feb 2022). Di desa Bawuran, solidaritas antar warga dan sesama PPR dengan memberikan sembako bagi yang isoman. Pengurus melakukan pendataan anggota/keluarga yang terpapar kemudian melakukan penggalangan dana ke semua anggota SPPR Bunda Mandiri yang tidak terpapar Covid 19, Hasil penggalangan dana diberikan ke yang isoman berupa bantuan makanan. (Hasil wawancara ketua SPPR Bunda Mandiri; 17 Feb 2022)

Di desa Wukirsari untuk PPR yang terpapar covid 19 langsung dikondisikan oleh warga melalui tim tangkap darurat covid (TTDC) pengurus SPPR masuk di tim ini dan tim TTDC membuka donasi (terkumpul 25 juta dari warga dusun Nogosari termaksud PPR). Di desa Bangunjiwo jika ada yang terpapar covid 19 dan melakukan isoman, penanganannya disetiap RT atau wilayah ada iuran dari warga masyarakat, sebanyak 10.000 sampai 20.000 dan akan dibelikan sembako dan memasak makanan yang dibagikan ke keluarga yang isoman. (Hasil wawancara ketua SPPR Ngudi Makmur; 17 Feb 2022)

Di kelurahan Tegalpanggung selama pandemi covid 19 periode tahun pertama, warga tidak boleh keluar dari wilayahnya karena banyak yang terkena covid 19. Kemudian waga mendirikan satgas Covid 19, melakukan penyekatan, mendirikan Dapur Umum (dikelola oleh SPPR Bunda Merdeka) untuk mengirim bantuan makanan bagi yang isolasi mandiri, sehari 2 kali. Dapur Umum ini banyak menerima bantuan dari Dinas Sosial, Gusdurian, dan tetangga kampung lainnya. Bentuk bantuan mulai dari sembako, obat-obatan, baju APD, hand sanitazer,  masker,  sabun cuci tangan dan lainnya. (Hasil wawancara ketua SPPR Bunda Merdeka; 17 Feb 2022)

Di kelurahan Tahunan, di masing-masing RT sudah ada satgas yang siap untuk membantu dan memenuhi kebutuhan keluarga yang terkena covid, seperti: kebutuhan pokok, obat-obatan, handsanitaser, masker, dan lainnya.  Jika ada warga yang terpapar Covid 19, langsung diisolasi setelah menunjukan surat hasil tes. Warga bersolidaritas dan bergantian mengantar makanan untuk yang isolasi. Warga juga memberikan sumbangan seikhlasnya untuk dikumpulkan dan di belikan sembako, selain mendapat sumbangan dari kampung maupun lembaga lainnya. Selain itu warga dan petugas melakukan penyemprotan dari rumah-ke rumah. SPPR Bunda Mulia terlibat dan dapat bekerjasama dengan RT, RW, kalurahan, Kecamatan sehingga kerja-kerja untuk merespon dampak covid 19 bisa dilakukan dengan lancar bersama warga lainnya (hasil wawancara Ketua SPPR Bunda Mulia: 17 Februari 2022).

 

1. Bagaimana tantangan yang dialami dalam mengakses jaminan sosial dan bantuan sosial? Misalnya BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Subsidi  Upah, Bantuan Sosial Tunai, Relaksasi UMKM, dan lain-lain.

 

Mayoritas PPR di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul sudah terdaftar sebagai anggota BPJS-TK dan BPJS–Kesehatan. PPR medapatkan informasi bantuan sosial dari masing-masing RT, meskipun kebanyakan nama sudah di tentukan dari atas, PPR tidak tahu kriteria untuk menentukan mana yang mendapat bantuan mana yang tidak mendapat bantuan. Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan diantara masyarakat, ada yang dapat ada yang tidak mendapatkan bantuan sosial.

Pemerintah tidak pernah melibatkan PPR dalam musyawarah pembahasan data yang akan mendapatkan bantuan sosial. Sudah ada kader sendiri yang ditentukan dari pemerintah untuk mendata warga yang tidak mampu (ada beberapa PPR yang menjadi kader desa/kelurahan). PPR Tidak bisa mengakses Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Sosial Tunai, BPUM, relaksasi UMKM karena tidak termaksud kriteria. Data penerimana Bantuan Langsung Tunai itu otoritas pemerintah desa/kelurahan. Dan ada PPR yang punya KIS yang selama 5 tahun tidak dipakai maka akan dinon aktifkan oleh pemerintah. Untuk yang BPJS Ketenagakerjaan banyak yang kehilangan pekerjaan jadi iurannya banyak yang tidak terbayar. (berdasarkan data 10 ketua SPPR: Februari 2022). Beberapa bentuk akses jaminan sosial yang didapatkan oleh PPR lewat FSPPR, yaitu: pemeriksaan K3 untuk semua serikat dari Balai K3 yang  bekerja sama dengan Disnakertrans DIY. 84 orang PPR mendapatkan PKH, 19 orang PPR mendapatkan BPNT, 4 orang PPR mendapatkan KKS, tetapi 124 orang belum mendapatkan bantuan (Berdasarkan data 10 ketua SPPR; Juni 2020).         

 

 

1. Upaya advokasi dan pengorganisasian yang sudah dilakukan :

1. Bagaimana upaya advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan untuk mengakses vaksin COVID-19?

Dalam rangka mendapatkan akses vaksin, banyak hal yang dilakukan oleh  pengurus  FSPPR bagi anggota dan masyarakat di wilayahnya. Mulai dari pendataan anggota dan masyarakat, melakukan sosialisasi ke warga tentang pentingnya vaksin. Kader FSPPR bekerjasama dengan Puskesmas wilayah masing-masing dan dinas dinas terkait dan mencoba bergabung menjadi Tem Gerak Cepat pelaksanaan vaksin, seperti di Puskesmas Danurejan. Sehingga semua warga/anggota PPR lebih mudah mendapatkan info tentang vaksin dan PPR/masyarakat mencoba dan terus melaksanakan vaksin dengan antuasias. (wawancara dengan ketua FSPPR Kota Yogya: Maret 2022). Karena masih banyak warga dan PPR yang enggan untuk di vaksin. Di wilayah Kota Yogyakarta, tempat-tempat untuk vaksin kebanyakan sudah di tentukan tempatnya, misal di Puskesmas, di tempat-tempat layanan publik dan lainya. Mereka sudah didata dari pihak RT/RW dan undangan untuk di vaksin. Mereka bisa langsung hadir untuk vaksin, kecuali yang berhalangan sakit vaksin bisa ditunda/diundur waktunya. Karena PPR menjadi leader dan kader Satgas Covid 19.

1. Bagaimana upaya advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan untuk mengakses bantuan sosial?

Bantuan sosial yang didapatkan selama masa pandemi Covid 19 dari pemerintah dan pihak pihak yang perduli terhadap PPR.  Di Bantul dan Kota Yogyakarta sudah ada data base yang akan dijadikan acuan untuk mereka yang akan mendapatkan bantuan. PPR ada yang masuk dalam data base tersebut dan ada yang tidak masuk. Pemerintah di RT/RW/Dukuh/Kelurahan yang mengelola data tersebut mana yang akan mendapatkan bantuan dan mana yang tidak.

Tidak banyak PPR yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Advokasi lewat SPPR di 10 desa/kelurahan sangat penting agar akses terhadap bantuan sosial bisa didapatkan  PPR DIY. Melakukan pendataan terhadap 330 anggota terkait kondisi dan bantuan sosial yang diterima atau belum diterima. Dan Federasi PPR DIY melanjutkan dengan melakukan dialog dan audiensi serta komunikasi intens melalui WA dan Telpon ke pemerintah DIY (DPRD DIY, Disnakertrans DIY, dan BPJS Ketenagakerjaan DIY). Kemudian PPR mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa paket sembako dari Disnakertrans DIY berupa paket Beras 10, BPJS-TK berupa paket sembako. Sementara LSM dan jaringan yang perduli terhadap PPR seperti YASANTI, LBH, LKIS, Pembaca Kompas, Gusdurian, dan jaringan lain juga memberikan bantuan kepada 320 orang PPR, berupa  Sembako, vitamin, perlengkapan mandi, sayuran, buah, hand sanitazer, masker, APD, dan lainnya.

PPR juga melakukan advokasi terkait akses kartu pra kerja. 10 SPPR mendata PPR yang menjadi angota serikat terkait (kehilangan pekerjaan, memiliki HP, dan bisa mengakses internet). Data diusulkan/masukan ke Disnakertrans DIY dan PPR mendapatk kesempatan untuk belajar cara mengisi link formuli pendaftaran kartu pra kerja di kantor Disnakertrans DIY. akhirnya ada 15 orang PPR yang bisa mendapatkan kartu pra kerja.

1. Bagaimana upaya advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan untuk mendapatkan pengembangan  kapasitas?

Untuk dapat mengakses program penguatan kapasitas, PPR perlu melakukan pendekatan secara intens dengan pemerintah baik ditingkat desa/kelurahan/kabupaten/kota dan propinsi melalui dialog/audiensi, komunikasi lewat WA/Tlp, dan silaturahmi dengan aparat kelurahan maupun dinas terkait. Melalui pertemuan ini PPR dapat menyampaikan permasalahan dan kepentinganya terkait dampak pandemi bagi mereka. Bagimana dapat mengakses program pemerintah untuk kepentingan PPR. Hasil dari usaha yang mereka lakukan, antara lain mereka mendapat pelatihan yaitu pelatihan menjahit, pelatihan jumputan, pelatihan sibori dan ecoprint, pelatihan cara mendaftar si bakul jogja, pelatihan tentang kesadaran gender, pelatihan tata rias yang sehat bagi wajah, pelatihan membuat laporan keuangan dengan aplikasi dan lain sebagainya. Selain dialog dengan pemerintah, mereka juga menjalin kerja sama  dengan lembaga lain untuk akes pengembangan kapasitas, misalnya  dengan Yasanti untuk pelatihan batik Ekoprint, pelatihan media, dan lainnya.(hasil FDG dengan 8 SPPR : Februari 2022). Ada Pelatihan Menjahit bagi 2 SPPR, dilaksankan pada bulan oktober sampai November 2021 untuk 2 kelompok jahit di 2 desa yaitu di desa Wukirsari dan di desa Bawuran dengan peserta masing masing 20 orang PPR. Dan akhirnya dua SPPR tersebut mendapatkan 20 paket mesin alat jahit. (hasil wawancara dengan ketua FSPPR kab Bantul: maret 2022)

 

1. Bagaimana upaya JPRI untuk mengelola koperasi selama masa pandemi COVID-19?

Selama pandemi PPR juga mempunyai usaha penguatan ekonomi di tiap SPPR dan FSPPR.  FSPPR Bantul dan FSPPR Kota Yogyakarta memiliki usaha simpan pinjam dan berjalan lancar. Suport modal dari Yasanti sebesar 1.500.000 untuk tiap FSPPR. Dikembangkan untuk modal simpan pinjam  bagi pengurus federasi dan serikat. FSPPR Kota Yogyakarta dana dari usaha sembako dialihkan untuk modal koperasi yang akan dipinjamkan ke anggota. Modal yang ada berasal dari simpanan anggota dan bantuan dari lembaga/individu yang tidak mengikat.  FSPPR Kab Bantul, usaha jual beli sembako untuk anggota 5 SPPR di Kab Bantul, usaha rajut tas berjalan sesuai orderan dari pihak perusahaan BCM yang bekerjasama dengan perusahaan di USA. Untuk 10 SPPR selama masa pandemi mendapatkan bantuan modal dari Yasanti, masing-masing Rp.2000.000 dan dijadikan modal simpan pinjam. Ada juga salah satu serikat, yaitu SPPR Bunda Mandiri desa Bawuran menggunakan dana simpan pinjam untuk membentuk usaha kelompok, dengan produksi jilbab di awal tahun 2022.

 

1. Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan :

 

1. Bagaimana faktor penghambat atau tantangan yang dihadapi selama upaya advokasi dan pengorganisasian selama masa pandemi COVID-19?

Pandemi covid 19 yang belum berakhir hingga saat ini dan adanya kebijakan karantina Jogja/wilayah/desa/keluarahan, PSBB, dan PPKM. Berdampak pada aktifitas pengorganisasian dan advokasi yang dilakukan oleh PPR. Kegiatan pertemuan rutin, konsolidasi, dan kegiatan pengorganisasian lainnya banyak yang dikurangi/di tunda, jumlah peserta dibatasi. Mengingat belum di bolehkannya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Pertemuan-pertemuan dengan pemerintah desa, dinas terkait dan jaringan tidak bisa dilakukan seperti sebelum adanya covid 19. Dana Desa sebagian dialihkan untuk program dampak covid 19.

Secara pribadi masing-masing PPR mengalami kesulitan ekonomi, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga mereka lebih mengutamakan kebutuhan pribadinya daripada serikatnya. Beberapa serikat sempat anggotanya tidak aktif dan tidak ada pertemuan. Komunikasi antar anggota PPR sekarang lebih sering lewat online hp (WA group) tetapi banyak juga anggota yang tidak punya HP dan tidak terbiasa menggunakan HP Android.

Dalam melakukan pendataan vaksin dan akses bantuan sosial bagi PPR, terkadang ada hambatan. Masih ada PPR yang memiliki pemahaman sbb; “kami penyakit itu sejak dulu ada dan diyakini itu penyakit batuk pilek biasa. Sedangkan sejak covid 19 muncul menurut kami panas dan batuk pilek jika di cek hasilnya pasti positif dan kami bahkan RT kami mengusulkan jika sakit seperti itu jangan diperiksa di puskesmas di obati saja sendiri atau beli obat di apotik dan obat jawa/jamuan” (testimoni: oleh ketua SPPR Bunda Berkarya)

 

2. Bagaimana faktor pendukung yang dimiliki selama upaya advokasi dan pengorganisasian selama masa pandemi COVID-19?

Komunikasi, konsolidasi dan kordinasi kegiatan organiasi dialihkan menggunakan med sos (WA, zoom meeting dan med sos lainnya). Meskipun terkadang kurang maksimal terutama jika menggunakan zoom meeting karena tidak semua perempuan pekerja rumahan memiliki HP Android, jaringan internet kurang mendukung, koata, dan persoalan tehnis lainnya.

Meskipun demikian dengan adanya med sos ini (WA) memudahkan mereka untuk komunikasi dan kordinasi. Juga memotivasi untuk belajar memaksimalkan fungsi media ini sesuai dengan kebutuhan. Melalui media ini (mayoritas menggunakan WA), selain untuk kordinasi, mereka bisa saling sharing informasi, berbagi  informasi pekerjaan, melakukan lobby-lobby internal ke aparat desa, melakukan kampanye bersama melalui tulisan-tulisan yang telah di sepakati, dan lainnya yang terkait. Tentu karena juga dapat dukungan dari berbagai pihak baik secara pribadi maupun lembaga, seperti suami dan keluarga, RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa dan aparat Desa di masing-masing wilayah/serikatnya, Disnakertrans Kabupaten/Kota/Propinsi, BPJS-TK dan juga Yasanti sebagai lembaga yang mendukung kerja-kerja pengorganisasian dan advokasi mendorong perlindungan pekerja informal di DIY.  Juga adanya perencanaan program kegiatan organisasi yang disusun secara bersama dan dilakukan setiap 1 tahun sekali.

 

1. Strategi yang digunakan dalam upaya advokasi dan pengorganisisan

 

1. Bagaimana pendekatan yang digunakan untuk melakukan advokasi dan pengorganisasian selama masa pandemi COVID-19?

Di masa pandemi ini, pengurus serikat baik di Kota Yogyakarta maupun di Bantul banyak berperan untuk kerja-kerja merespon dampak pandemi, baik untuk anggota maupun warga di lingkungan masing-masing seperti terlibat langsung dalam Satgas Covid 19, melakukan pendataan, distribusi bantuan, membentuk dapur umum dan oprasionalnya, penggalangan dana untuk yang terkena/terpapar covid 19, dan kegiatan lainya. Dengan menjadi leader PPR, di kenal oleh para pihak baik di lingkunganya, di lingkungan desa/kalurahan, jaringan dan lainnya, memudahkan mereka untuk konsolidasi dan koordinasi dengan para pihak untuk merepon dampak Covid 19 baik untuk anggota serikat maupun warga sekitarnya.

Untuk anggota yang terpapar covid 19 kami tetap berikan suport, baik logistik ataupun secara physikolog. Tidak sedikit anggota dan keluarganya yang terpapar dan terisolasi baik dirumah atau dishelter yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi dengan pendekatan dari pengurus dan team, mereka yang terpapar tidak merasa takut atau panik, mereka bisa bekerja sama untuk pemulihan kesehatan semuanya. Kesadaran akan protokol kesehatan semakin tinggi dimasyarakat, terutama anggota PPR jogja, cuci tangan, memakai masker dan mengatur mobilitas dan pertemuan tatap muka dibatasi, anggota PPR sudah 95 % melakukan vaksin sampai vaksin Boster (hasil testimoni ibu Erna; Maret 2022)

2. Siapa saja aktor-aktor yang dilibatkan dalam upaya advokasi dan pengorganisasian selama masa pandemi COVID-19?

Aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan cobid 19 dan advokasi perlindungan dan kebijakan yang melindungi PPR DIY. Di Internal PPR sendiri adalah PPR yang tergabung di  PJ PPR DIY, pengurus 2 FSPPR, pengurus 10 SPPR, dan keluarga PPR. Ditingkat eksternal ada Jaringan LSM: Yasanti, LBH Yogya, LKIS, IDEA, ICM, SP Kinasih. Ada jaringan perempuan pekerja informal: buruh gendong, pekerja rumaha tangga, kelompok jamu gendong. Pemerintah di DIY: Kepala desa, Lurah, Sektretaris Desa/Kelurahan, RT/RW, Dukuh, Disnakertrans kab Bantul dan Kota Yogyakarta serta DIY, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UKM DIY, BLK kan Bantul dan DIY, Balai K3, Puskesmas Kec Pleret, dan DPRD DIY. ada juga jaringan advokasi melindungi pekerja informal “JAMPI”, merupakan aliansi yang melibatkan organisasi perempuan pekerja informal DIY, LSM, dan para aktivis yang mendukung adanya perlindungan dan pengakuan bagi PPR.

 

3. Apakah ada inovasi yang dilakukan dalam upaya advokasi dan pengorganisasian selama masa pandemi COVID-19?

SPPR Bunda Merdeka Tegalpanggung kec Danurejan Kota Yogyakarta mendirikan dapur umum pada tanggal 29 November 2020. Tujuan didirikan dapur umum untuk memberikan logistik dan makan minum bagi masyarakat Tegalpanggung yang positif Covid 19 dan keluarga yang di  karantina. Yang terlibat di dapur umum adalah anggota SPPR Bunda Merdeka dan PKK Rw 03. Dapur umum ini didukung oleh pengurus wilayah, masyarakat sekitar, Gusdurian, Jaringan/LSM dan Pemerintah. ibu ibu mau mengadakan dapur umum ditengah naiknya covid 19 dengan tingkat resiko yang besar karena mereka memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. PPR yang kehilangan pekerjaan tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa betahan hidup yaitu dengan berusaha jualan makanan, sayuran, dll secara online. Seperti salah satu contoh yang dilakukan oleh komunitas PPR di Tegalpanggung kec Danurejan Kota Yogyakarta. Adanya inisiatif/gagasan dari anak-anak muda yang peduli, kemudian mengumpulkan PPR yang berusaha dagang, dibuatkan kelompok Pasar Kali Online (PKO), karena wilayahnya di pinggir kali Code. Anak-anak muda ini membantu PPR yang berusaha dagang untuk memasarkan dagangannya melalui FB, I.G, WA, dan media lainnya. Penghasilannya dari usaha ini bisa kebutuhan sehari-hari PPR sekitar 50%.

Pengurus di 10 SPPR yaitu: melakukan iuran sekarela (apapun yang dimiliki dirumah mereka tidak mesti uang) untuk PPR yang mengalami isolasi mandiri. Melakukan budidaya sayuran organik dihalaman rumah. Mengadakan kegiatan senam bersama sebelum pertemuan rutin dimulai dengan tujuan membangkitkan semangat anggota untuk aktif hadir dipertemuan bulanan serikat (SPPR Kreatif Bunda desa Wonolelo). Mencarikan informasi tentang pekerjaan untuk anggota yang sudah tidak mendapatkan pekerjaan lagi sampai tahun 2022 ini, seperti kipas/menjahit/menjumput/rajut/kuliner terutama “masker” banyak bagikan ke teman/anggota PPR yang tidak punya pekerjaan. seperti yang dilakukan di SPPR Kasih Bunda desa Bangunjiwo.

 

1. Perubahan yang dihasilkan dari upaya advokasi dan pengroganisasian yang  dilakukan :

 

1. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh pekerja rumahan setelah melakukan upaya advokasi dan pengorganisasian di masa pandemi COVID-19?

PPR semakin percayadiri, mesti kondisi apapun bila bisa saling komunikasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Semua kendala dan kesulitas akan teratasi dan terkondisikan, banyak teman dan banyak pihak yang bisa peduli untuk membantu. Bisa terlibat didalam pelaksanaan program pemerintah seperti: program gandeng gendong (pemerintah pesan makanan  untuk warga yang isoman ke kelompok usaha catering). Gerakan isu PPR meluas tidak hanya fokus perempuan pekerja tetapi keberagaman (perubahan iklim, budidaya tanaman organik, kekerasan seksual, dll). Dalam melakukan pekerjaan saat ini banyak menggunakan Hp untuk memanfaatkan teknologi yaitu media social (WA, FB, IG). Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan diskusi, pelatihan, konsolidasi lewat zoom. Komunikasi, koordinasi bisa lewat WA dengan anggota dan jaringan.  Perubahaan untuk PPR secara personal adalah pola hidup sehat (PHBS) menjadi hal yang utama di PPR saat ini. Mengkases dan dipercaya menjadi leader perempuan di desa/keluarahan, seperti desa wisata (Iswati).  Kader kesehatan dan satgas di dusun Jipangan  Bangunjiwo (Latifah). Diperacaya menjadi mediator warga/anggota dengan pemerintah (Erna dan Nunik) dan relawan kesehatan terutama vaksin  (Erna).

 

2. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar setelah adanya upaya advokasi dan pengorganisasian yang dilakukan oleh pekerja rumahan selama masa pandemi COVID-19?

Masyarakat mendapatkan dukungan dari PPR di 10 SPPR, yaitu berupa sembako, handsanitizer, masker, dan uang dari jaringan PPR untuk warga lingkungan yang positif covid 19. Mayarakat di desa Bangujiwo Kec Kasihan dan desa Wonolelo Kec Pleret Bantul mendapatkan pemeriksaan kesehatan kerja secara gratis yang dilaksanakan oleh FSPPR kerjasama dengan Balai K3 dan Disnakertrans DIY. Masyarakat di 10 SPPR juga mendapatkan